cerita sex Masih ingat program pembelian rumah dengan uang muka atau down payment (DP) nol persen di Jakarta?
Ya. Itu adalah salah satu program pembangunan di Jakarta yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017.
Program yang muncul dan menjadi heboh pada putaran kedua ini menjadi isu paling ramai yang tidak hanya dibicarakan di media sosial (medsos) tetapi juga media mainstrem (arus utama).
Bahkan setelah Pilkada DKI 2017 putaran kedua 19 April 2017 secara telak dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi, program rumah DP nol persen masih terus menjadi obrolan di dunia medsos.
Pada putaran kedua, Anies-Sandi meraih 3.240.332 suara atau 57,95 persen dari total suara sah.
Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat meraih 2.351.245 suara atau 42,05 persen dari total suara.
Total suara sah adalah 5.591.577 suara yang tersebar di 13.034 tempat pemungutan suara (TPS).
Paling tidak ada dua penyebab utama kenapa program DP Nol Persen menjadi program paling diminati sekaligus dinyinyiri oleh kalangan netizen.
cerita sex
Program ini bisa jadi menjadi salah satu program yang paling diminati oleh warga –khususnya warga jakarta atau mereka yang beraktivitas di Jakarta.
Kenapa?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sebanyak 48,91 persen penduduk Jakarta tidak mempunyai bangunan atau rumah atau tempat tinggal milik sendiri.
Dengan jumlah penduduk Jakarta sekitar 10 juta, itu artinya ada 4,89 juta warga yang mengontrak atau menyewa tempat tinggal orang lain atau menumpang di tempat orang.
Selama ini, bagi masyarakat golongan menengah ke bawah atau mereka yang bekerja sebagai buruh dengan standar upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp 3,3 juta, mempunyai rumah sendiri di Jakarta seperti mimpi di siang bolong.
Harga tanah per meter persegi di Jakarta menurut Indonesia Property Watch tahun 2017 adalah Rp 80,9 juta (tertinggi di Jakarta Selatan) dan Rp 1,97 (termurah di Jakarta Timur).
Begitu juga biaya fisik bangunan per meter perseginya sekitar Rp 3 juta.
Jika luas bangunan 50 m2, harga bangunannya saja Rp 150 juta.
Ini belum termasuk tanah.
Kebayang kan mahalnya rumah di Jakarta.
Karena itu, begitu ada tawaran beli rumah tanpa uang muka (DP Nol Persen), tentu ini seperti sang musafir yang kehausan di tengah gurun sahara tiba-tiba diberi tahu di depan ada mata air jernih.
Ditambah lagi dengan ikatan emosi karena memosisikan diri sebagai pendukung atau simpatisan pasangan Anies-Sandi, maka logika bagaimana mekanisme memperoleh rumah itu menjadi urusan nomor sekian.
2. Program yang Sangat Mustahil
Pandangan kedua, pada umumnya dari mereka yang mendukung atau simpatisan pasangan Ahok-Djarot, menganggap program DP Nol Persen ini program PHP (pemberi harapan palsu).
Mereka beranggapan sangat mustahil orang bisa memperoleh rumah tapak (bukan rumah susun/rusun) di Jakarta hanya bermodal ‘angin’.
Bayangkan, tanpa uang sepeser pun (DP Nol Persen), warga bisa memperoleh rumah di Ibu Kota negara.
Pandangan kelompok ini, selain karena semangat nyinyir karena bukan pendukung –atau bahkan kaum opisisi-- Anies-Sandi, juga pertimbangan hitung-hitungan awam.
Dengan harga tanah per meter persegi termurah Rp 1,97 juta (di Jakarta Timur) dan termahal Rp 80,9 juta (di Jakarta Selatan), harga rumah tapak di Jakarta dengan luas tanah 100 m2 dan luas bangunan 50 m2 adalah Rp 347 juta (tanah Rp 197 juta dan bangunan Rp 150 juta).
Jika harga Rp 347 juta itu dicicil 20 tahun dengan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) 8,5 persen/tahun, maka nilai rumah menjadi Rp 936,9 juta. Ini belum biaya lain. Sehingga total bisa menjadi Rp 1 miliar.
Apabila jumlah itu dicil per bulan, maka beban warga adalah Rp 3,9 juta, lebih besar dari gaji per bulan (UMP) sekitar Rp 3,3 juta.
Mustahil kan? Belum lagi adanya ketentuan Bank Indonesia bahwa uang muka kredit rumah minimal 15 persen dari nilai rumah.
"Di aturan perbankan (rumah dengan DP Rp 0), sekarang enggak boleh. Kalau di BI, aturannya, semua pinjaman untuk pemilikan rumah ataupun pemilikan mobil atau pemilikan sepeda motor itu harus ada down payment (DP), itu adalah aturan Bank Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/7/2017) sebagaimana ditulis Kompas.com.
Seperti diketahui, kepadatan penduduk di Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Data BPS tahun 2016 mencatat kepadatan penduduk di Ibu Kota mencapai 15.328 jiwa per kilometer persegi (km2).
Kondisi ini menyebabkan permintaan akan bangunan tempat tinggal menjadi tinggi dan kemudian berimbas pada mahalnya harga rumah.
4 Janji Anies-Sandi yang Sulit Dilaksanakan
Seperti diberitakan Wartakotalive.com, Gubernur DKI Jakarta (terpilih) Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (terpilih) Sandiaga Uno memiliki banyak janji terhadap warga Jakarta
Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan saat kampanye Pilkada DKI 2017.
Janji Anies-Sandi itu disampaikan baik pada kampanye putaran pertama maupun yang muncul kemudian pada putaran kedua.
Keduanya kini segera menjabat secara resmi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI.
Karena itu, mereka pun harus segera merealisasikan janji-janji tersebut atau bakal ditagih oleh warga Jakarta, baik yang memilih pasangan ini maupun tidak memilihnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Rezza Haryadi mengingatkan Anies-Sandi untuk menepati janji-janjinya.Terutama, janji yang menyangkut kepentingan warga Jakarta dan banyak berpengaruh terhadap elektabilitasnya.
"Harus ditepati dong. Kalau tak ditepati ya harus bisa menjelaskan secara detail ke publik apa alasannya," kata Rezza kepada Wartakotalive.com.
Anies-Sandi setidaknya mengungkapkan 11 janji yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan khalayak warga Jakarta.
Janji-janji itu ada yang sifatnya sangat umum atau sulit diukur, terukur, dan sulit dilaksanakan karena berbagai hal.
Dalam pandangan Wartakotalive.com, sejumlah janji akan sulit dilaksanakan karena akan menghadapi berbagai tantangan.Tantangan pertama adalah Anies-Sandi akan berhadapan dengan pemerintah pusat.
Tantangan kedua, Anies-Sandi akan kesulitan mencari sumber pendanaan.
Tantangan ketiga, Anies-Sandi akan terbentur pada regulasi yang sudah ada maupun birokrasi yang berbelit-belit.
Inilah Janji Anies-Sandi yang Sulit Dilaksanakan
1. Menghentikan Reklamasi Pantura
Salah satu janji yang cukup menyedot perhatian warga Jakarta adalah menghentikan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta.
Proyek reklamasi telah berjalan, tidak hanya pada era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetapi juga pada era gubernur pendahulunya.
Anies-Sandi akan kesulitan menghentikan secara menyeluruh kegiatan menguruk laut itu karena akan berhadapan dengan pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan secara terang-terangan meminta agar Anies-Sandi meninjau kembali rencana menghentikan reklamasi karena proyek itu dibutuhkan masyarakat.Di samping itu, kebijakan itu pun akan berhadapan dengan para pemodal raksasa yang selama ini menguasai perekonomian Indonesia.
2. Rumah dengan DP Nol Persen
Banyak pihak menyebutkan, salah satu janji yang sangat ampuh dan mampu menyedot perhatian publik Jakarta adalah pembangunan rumah dengan uang muka (DP) nol persen.
Janji ini mampu meningkatkan elektabilitas Anies-Sandi terutama di kalangan masyarakat kelas menengah bawah, terutama di kalangan buruh.
Bukan rahasia lagi bahwa masih sangat banyak warga Jakarta yang belum memiliki tempat tinggal layak huni.
Tetapi persoalannya, membangun rumah dan kemudian menjualnya dengan DP nol persen di Jakarta sangat tidak logis.
Harga tanah di Jakarta sudah belasan juta rupiah. Biaya bangunan per meter persegi pun sudah di atas Rp 2 juta. Karena itu, Anies akan kesulitan mencari pemodal untuk membiayai program ini.Pasangan Anies-Sandi pun sampai saat ini belum pernah menunjukkan secara lengkap model atau skema pembayaran rumah DP nol persen ini.
3. Membangun 200.000 Pengusaha (Wira Usaha) Baru.
Janji menciptakan para pengusaha baru di Jakarta banyak disampaikan oleh Sandiaga Uno yang memiliki latar belakang seorang pengusaha.
Dia secara gencar menyampaikan konsepnya itu lewat program Oke Oce.
Di Jakarta ada 44 kecamatan dan di setiap kecamatan akan dibangun setidaknya satu tempat mendidik calon pengusaha-pengusaha baru.
Cuma masalahnya, menjadikan seseorang sebagai pengusaha bukan semata-mata masalah permodalan saja.
Menjadi pengusaha juga bukan sekadar memberikan akses distribusi atau membangun menciptakan pasar.Yang lebih penting dari itu semua adalah mengubah mindset. Cara pikir manusia yang dijadikan pengusaha itu harus berubah menjadi cara pikir seorang pengusaha.
Mindset buruh atau pekerja jika tidak diubah menjadi mindset seorang wirausaha tidak akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang.
Mengubah tantangan menjadi peluang itu adalah syarat wajib agar sukses menjadi pengusaha.
Karena itu, mencetak 200.000 pengusaha dalam waktu 5 tahun bukanlah pekerjaan mudah bagi Bang Sandi dan timnya.
4. Integrasi Semua Moda Transportasi di Jakarta
Ini program yang menarik dan sangat menyedot perhatian tidak hanya warga Jakarta tetapi mereka yang beraktivitas di Ibu Kota.
Kenapa? Ya karena salah satu problem kronis di Jakarta adalah masalah kemacetan.
Untuk bisa mengurai kemacetan, salah satu solusi yang jitu adalah memindahkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Tetapi, menjadikan semua moda transportasi di Jakarta terkoneksi menjadi satu juga bukanlah pekerjaan mudah.Kita tahu, angkutan umum di Jakarta selama ini dikelola secara serampangan, tidak profesional, bahkan cenderung menggunakan pendekatan premanisme.
Pemilik angkutan umum tidak semuanya berbentuk badan usaha. Bahkan sebagian besar adalah milik perorangan.
Dan di sejumlah kawasan di Jakarta, angkutan umum justru dikuasai oleh angkutan 'preman' atau omprengan, kendaraan plat hitam.Karena itu, menjadikan itu semua dalam satu jaringan yang terkoneksi, bahkan hanya menggunakan satu kartu untuk dipakai di semua angkutan, rasanya sebuah kemustahilan bisa teralisasi dalam waktu 5 tahun ini.
Itulah beberapa janji Anies-Sandi yang akan sulit dilaksanakan dan bisa jadi hanya sekadar PHP (pemberi harapan palsu).
